Detail Aduan

Terima kasih atas laporannya, segera kami tindak lanjuti

Terimakasih atas laporannya
Mendasari Peraturan Bupati Kebumen Nomor 152 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah Kas Desa
Pasal 4
Pengaturan penggunaan dan pemanfaatan Tanah Kas Desa berpedoman pada prinsip-prinsip, sebagai berikut:
a. kewenangan Desa yaitu pengaturan penggunaan dan pemanfaatan Tanah Kas Desa harus mendasar pada kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
b. kepastian hukum yaitu pengaturan penggunaan dan pemanfaatan Tanah Kas Desa untuk memberikan kepastian hukum seluruh proses pemanfaatan Tanah Kas Desa;
c. berkeadilan yaitu penggunaan dan pemanfaatan Tanah Kas Desa harus mencerminkan rasa keadilan sosial bagi masyarakat marginal;
d. partisipatif adalah pelibatan semua pihak yang berkepentingan terhadap kegiatan secara aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelestarian hasil kegiatan untuk memupuk rasa memiliki;
e. akuntabel yaitu penggunaan dan pemanfaatan Tanah Kas Desa tetap menjunjung tinggi nilai pertanggungjawaban kepada masyarakat;
f. transparan yaitu keterbukaan dalam setiap proses pengambilan kebijakan penggunaan dan pemanfaatan Tanah Kas Desa;
g. keberlanjutan ketersediaan pangan dan kelestarian lingkungan yaitu tata kelola Tanah Kas Desa harus selalu mengutamakan pelestarian lingkungan dan mempertahankan Kabupaten Kebumen sebagai salah satu lumbung pangan di Jawa Tengah;
h. inklusif yaitu pemanfaatan Tanah Kas Desa mencerminkan keberpihakan terhadap kemudahan akses bagi masyarakat marginal; dan
i. pemberdayaan yaitu Tanah Kas Desa harus dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui ketercukupan persediaan pangan di Desa.

Pasal 6
1) Penggunaan dan pemanfaatan Tanah Bengkok ditetapkan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
2) Tanah Bengkok berdasarkan kewenangan hak asal usul Desa pengelolaannya diberikan kepada:
a. Kepala Desa dan perangkat Desa sebagai tambahan tunjangan; dan
b. Mantan Kepala Desa dan mantan perangkat Desa sebagai tunjangan purna tugas.
3) Pengelolaan Tanah Bengkok sebagaimana dimaksud pada ayat 2) berpedoman pada prinsip-prinsip pengaturan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
4) Pengelola Tanah Bengkok sebagaimana dimaksud pada ayat 2), dapat mengalokasikan sebagian hak guna garapan Tanah Bengkoknya untuk masyarakat marginal melalui sistem sewa, bagi hasil atau bentuk lain secara sukarela.
5) Pertanggungjawaban pengelolaan Tanah Bengkok sebagaimana dimaksud pada ayat 2) menjadi bagian dari materi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa tentang Tata Kelola Aset Desa.
6) Pengaturan lebih lanjut tentang penggunaan dan pemanfaatan Tanah Bengkok diatur dengan Peraturan Desa, paling sedikit memuat:
a. luas dan lokasi Tanah Bengkok;
b. jabatan pengguna Tanah Bengkok;
c. jangka waktu pemberian penghargaan; dan
d. perjanjian penggunaan Tanah Bengkok.