Detail Aduan

mohon bupati memikirkan nasib para pejabat pembuat komitmen ppkom terutama utk ppkom dan tim teknis pekerjaan pengadaan barang jasa. dulu waktu masih ada honor saja nilainya kecil sekarang malah hilang. padahal ppkom dan tim teknis tugasnya berat mulai dari perencanaan, persiapan tender, pelaksanaan sampai dengan monev. belum nanti kalau berurusan dengan aparat penegak hukum harus berjuang sendiri tanpa ada bantuan hukum dari pemda. sudah tidak ada honornya, segala resiko ditanggung sendiri. jangan pakai alasan normatif pasti jawabannya tidak memihak kepada ppkom. kalo tidak salah pas jaman bupati p fuad
ada rencana tunjangan resiko kerja bagi ppkom di opd yang rawan masalah hukum seperti dpupr dinkes dll. kalo tidak ada solusi jangan salahkan kalau tidak ada pejabat yang mau jadi ppkom dan tim teknis. bukan masalah tanggung jawab jabatan kabid biasanya jadi ppkom, mestinya ada kebijakan yang memihak nasib ppkom dan tim teknis